Lombok Post
Praya

Angka Kemiskinan di Lombok Tengah Hanya Turun 0,24 Persen

BERDIRI KOKOH: Proses pengerjaan rumah tak layak huni, di Desa Taman Indah, Kecamata Batukliang, beberapa waktu lalu.

PRAYA-Wakil Bupati HL Pathul Bahri menyebutka, penurunan angka kemiskinan di Lombok Tengah tahun lalu tidak sesuai target. ”Hanya 0,24 persen saja,” keluhnya, Kamis (13/2).

      Untuk itu pihaknya mendorong seluruh Satuan Kerja Pelayan Masyarakat (SKPM) melaksankan program kerja yang terarah pada warga miskin. Itu harus tepat waktu dan tepat sasaran. Kemudian setiap SKPM tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Melainkan bahu-membahu, mengessampingkan ego sektoral.

      ”Mereka wajib bekerja sama, bersinergi dan bersatu,” ujarnya.

Misalnya, ada SKPM yang menggerakkan program makan telur dan susu kedelai bagi siswa sekolah dasar (SD), maka SKPM lain harus menyesuaikan dan menyempurnakan.

Terkait kebijakan anggaran, pemkab setiap tahun menyiapkan dana yang tak sedikit. Hal ini perlu diawasi dan terus dievaluasi. ”Kalau tahun 2018 lalu penurunannya 1,4 persen,” cetus wabup.

      Dia menargetkan, tahun ini harus lebih baik lagi. Kelemahan tahun lalu harus dijadikan pelajaran. Salah satunya, program bantuan sapi bagi warga miskin. Jangan terlalu berlama-lama berbicara syarat administrasi, survey, atau sosialisasi. Sarannya, bantuan diberikan saja dulu.

”Bantuan rumah tidak layak huni juga harus begitu,” saran Wakil Ketua DPRD Loteng HL Sarjana, terpisah.

      Pemilik rumah semacam itu otomatis kategori warga miskin. Jadi, pemkab harus memperbanyak program bedah rumah. Sarannya tiap desa 50 unit setiap tahun. Langkah itu tak hanya oleh pemerintah kabupaten saja, namun juga pemerintah desa yang kini memiliki anggaran besar.

      Selain itu, harus dipikirkan juga bantuan lain bagi mereka. Misalnya terkait pendidikan dan pelatihan usaha, atau modal usaha. Hal itu penting untuk menjamin keberlangsungan hidup warga tak mampu. Dengannya mata rantai kemiskinan dapat diputus.

      ”APBD kita tahun ini mencapai Rp 2,287 triliun. Kemudian PAD Rp 199,4 miliar,” beber Sarjana.

Aneh jika dengan anggaran tersebut kemiskinan tidak turun signifikan. Dengan perhelatan MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tahun depan, dia percaya ada potensi penurunan angka kemiskinan yang lebih besar lagi. ”Kemiskinan harus turun drastis,” harapnya. (dss/r9)

Berita Lainnya

Yuk Lihat, Songket Selingkuh Khas Desa Pelambik, Loteng

Redaksi Lombok Post

Dua Tahun Gempa Lombok, Penanganan Korban Tak Kunjung Rampung

Redaksi Lombok Post

Sah, UMK Lombok Tengah Bertambah, Jadi Rp 2,2 Juta!

Redaksi Lombok Post

Jelang MotoGP, 15 Desa Penyangga KEK Mandalika Masih Susah Sinyal

Redaksi Lombok Post

Tangani Kemiskinan, Pemkab Loteng Gelontorkan Rp 123 Miliar

Redaksi Lombok Post

Ramai-ramai Dandan ala Putri Mandalika

Redaksi Lombok Post

Tolong Pak Bupati, TKW Loteng Minta Dipulangkan dari Irak!

Redaksi Lombok Post

Antisipasi Korupsi, Kejati Pelototi Semua Proyek di Loteng

Redaksi Lombok Post

Peserta Tes CPNS Asal Loteng Kalah Saing dari Peserta Luar?

Redaksi Lombok Post