Lombok Post
Giri Menang Metropolis

Pemkab Lobar Ancam Segel STIP Banyumulek

BARU CIKAL BAKAL: Salah seorang pekerja mengambil baja ringan yang dipotong secara otomatis dengan mesin di Science Techology and Industrial Park (STIP) NTB, Banyumulek, Lombok Barat, kemarin (21/8)

GIRI MENANG-Hingga saat ini pihak Science Technology Industrial Park (STIP) Banyumulek belum mengurus perizinan. Itu terungkap saat rapat koordinasi antara Komisi I DPRD Lobar dengan sejumlah OPD, kemarin (12/2).

“Kami sudah fasilitasi STIP untuk audiensi. Ternyata mereka memberikan informasi yang tidak sinkron dengan apa yang disampaikan OPD,” beber Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar Tarmidzi.

Misalnya menjadikan kawasan itu untuk lokasi basis industri seperti pakan ternak. Padahal itu berisiko menimbulkan limbah. Sayangnya itu tidak pernah disampaikan ke Pemda Lobar. Politisi Nasdem itu menyesalkan jika sejaun ini belum pernah ada kajian dari pihak terkait dengan keberadaan STIP ini. Baik dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Dinas PUPR Lobar.

“Kami meminta OPD terkait turun menegur mereka. Kalau tiga kali peneguran mereka tidak juga mengurus izin, ya bisa disegel. Ini untuk menjaga marwah Pemda Lobar,” ancam Tarmidzi.

Pihaknya menegaskan ingin berlaku adil. Baik terhadap pihak swasta maupun pemerintah provinsi. Ketika mereka tidak mengurus izin atau melanggar aturan, sanksi akan tetap diberlakukan. Seperti salah satu vila di Meninting yang disegel karena tak menguru IMB dan menyalahi tata ruang.

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Lobar Sudiana mengakui sejauh ini belum ada permohonan izin yang masuk. “Belum ada pihak STIP yang meminta rekomendasi,” bebernya.

Padahal, seharusnya sejak awal proses perizinan harus dilakukan oleh STIP maupun OPD terkait di Pemerintah Provinsi NTB. Mereka harus mengurus izin terlebih dulu sebelum membangun gedung tersebut. Namun ketika kondisinya sudah seperti ini, pihak Dinas PUPR mengaku akan mengecek terlebih dulu kesesuaiannya.

“Kami akan memberikan teguran kalau tidak sesuai. Teguran pertama tujuh hari, teguran kedua tujuh hari dan teguran ketiga tiga hari,” jelas Sudiana.

Setelah teguran diberikan, baru langkah tegas akan diambil berkoordinasi dengan semua pihak terkait.

Sejak awal dikatakannya memang tidak pernah ada koordinasi antara Pemrov NTB dengan pihaknya di Dinas PUPR Lobar. “Kami kaget juga tidak ada izinnya tahunya sudah jadi. Secara undang-undang semua bangunan harus memiliki IMB, baik swasta maupun pemerintah,” tegasnya.

Pihak Satpol PP Lobar melalui Kabid Linmas Chandra mengatakan pihaknya akan memberikan teguran lisan. Agar pihak STIP Banyumulek segera mengurus izin.

“Step by step semua akan kami lakukan secara prosedural meminta pihak STIP membuat perizinanan,” kata dia.

Jika pihak STIP tetap bergeming tidak memberikan respons positif, pihaknya akan menegakkan Perda sesuai aturan yang berlaku. (ton/r3)

Berita Lainnya

Ayo Lestarikan Budaya Bangsa!

Redaksi Lombok Post

Gubernur Zul : Kades Jangan Memperkaya Diri dengan Dana Desa!

Redaksi Lombok Post

Batas Waktu Rehab Rekon Tinggal Sebulan, 23.217 Rumah Masih Belum Tertangani

Redaksi Lombok Post

Sekda NTB Sambut Baik Investor Rinjani

Redaksi Lombok Post

Catat, Kades Korupsi, Penyaluran Dana Desa Bakal Dihentikan

Redaksi Lombok Post

Gubernur: Investasi di Rinjani Tidak Langsung Diterima

Redaksi Lombok Post

Gerung Bak Kota Mati, Car Free Day Dinilai Perlu

Redaksi Lombok Post

MotoGP Mandalika Sebentar Lagi, Ketersediaan Kamar Hotel Masih Minim

Redaksi Lombok Post

Berebut Investasi di Gunung Rinjani

Redaksi Lombok Post