Lombok Post
Metropolis

Pemprov Masih Berat Ceraikan GTI

H Zulkieflimansyah

MATARAM-Pemprov belum berani memutus kontrak PT Gili Trawangan Indah (GTI). Berdalih tidak ingin mengganggu iklim investasi, pemerintah belum memberi kepastian. ”Tim meminta sehari lagi untuk berjumpa dengan masyarakat dan asosiasi,” kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, Kamis (13/2).

Sehari sebelumnya, tim yang dibentuk pemprov menggelar pertemuan di Hotel Lombok Astoria. Pertemuan itu dipimpin langsung gubernur. Hadir juga Wagub NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah, Sekda H Lalu Gita Ariadi, Bupati KLU H Najmul Akhyar, tim aset daerah, kejaksaan, polisi dan TNI. ”Semalam belum ada keputusan,” katanya.

Setelah mendengar pendapat banyak pihak, berikutnya tim akan mengundang masyarakat dan asosiasi pengusaha di sana. ”Sehingga tim mendapat masukan lengkap,” katanya.

Sebelumnya, tim juga sudah bertemu dengan manajemen PT GTI. ”Tinggal masyarakat dan asosiasi yang belum,” katanya.

Salah satu persoalannya, kata Zul, warga menduduki lahan tersebut sehingga investor tidak bisa berbuat apa-apa. ”Itulah kenapa kita ingin mendengar para tokoh yang ada di sana,” kata dia.

Terkait kemungkinan diserahkan ke Kejati NTB, Zul mengaku belum mengarah ke sana. ”Nanti kita lihat,” ujarnya.

Hingga kini, lahan 65 hektare (ha) yang dikelola PT GTI masih dikuasi masyarakat. Warga dan pengusaha lokal membangun berbagai fasilitas pariwisata, mulai dari penginapan, restoran dan lainnya. Ratusan miliar potensi pendapatan daerah hilang dari aset senilai Rp 2,3 triliun itu.

Kepala Bakesbangpoldagri NTB H Muhammad Rum menjelaskan, setelah rapat dengan tim lengkap, mereka akan menggali informasi lebih dalam. ”Kita tidak ingin ada kegaduhan, tapi ada win-win solution,” ujar Rum.

Menurut bupati KLU dalam rapat itu, masyarakat Gili Trawangan menginginkan pengelolaan lahan diberikan kepada mereka. ”Mereka itu masyarakat, pengusaha lokal, bahkan ada juga dari luar yang bekerja sama dengan masyarakat,” katanya.

Karena itu, hingga saat ini pemprov belum berani memutuskan, apakah kontrak kerja sama GTI dilanjutkan atau tidak. ”In syaa Allah satu dua hari ini ada jawabannya,” kata Rum.

Tahapan itu ditempuh pemprov sebagai bentuk kehati-hatian. Sebab, secara hukum yang berhak terhadap HGU adalah PT GTI. Karenanya, pemerintah tidak bisa mengambil keputusan sepihak. ”Ada proses-proses yang harus kita lakukan,” katanya.

Pemprov telah menegur PT GTI dan dimintai keterangan. Jika semua proses dilalui, ternyata pengusaha tidak ada aksi di lapangan, sikap akan diambil.  ”Ya sudah, kita akan melakukan pemutusan,” tegasnya.

Dari kajian hukum, kontrak itu batal demi hukum, namun satu pandangan tidak cukup memutuskan masalah PT GTI. Di dalam tim, ada pihak kepolisian dan pihak lainnya yang juga perlu didengar. ”Apapun hasil kajian tim nanti akan disampaikan ke bapak gubernur,” katanya.

Sikap hati-hati pemprov, kata Rum, bukan berarti ragu-ragu. Bukan pula takut digugat. Justru langkah itu untuk mengantisipasi bila ada gugatan, pemprov punya backup yang kuat. ”Kalau semberono habis kita, gampang sekali kita digugat,” tandasnya. (ili/r5)

Berita Lainnya

Ayo Lestarikan Budaya Bangsa!

Redaksi Lombok Post

Gubernur Zul : Kades Jangan Memperkaya Diri dengan Dana Desa!

Redaksi Lombok Post

Batas Waktu Rehab Rekon Tinggal Sebulan, 23.217 Rumah Masih Belum Tertangani

Redaksi Lombok Post

Sekda NTB Sambut Baik Investor Rinjani

Redaksi Lombok Post

Catat, Kades Korupsi, Penyaluran Dana Desa Bakal Dihentikan

Redaksi Lombok Post

Gubernur: Investasi di Rinjani Tidak Langsung Diterima

Redaksi Lombok Post

MotoGP Mandalika Sebentar Lagi, Ketersediaan Kamar Hotel Masih Minim

Redaksi Lombok Post

Berebut Investasi di Gunung Rinjani

Redaksi Lombok Post

Golden Palace Hotel Ajak Masyarakat Peduli Kebersihan

Redaksi Lombok Post