Lombok Post
Headline Kriminal

Kasus Penari Bugil, Owner Metzo Siap Diperiksa Polisi

GIRI MENANG-Kasus layanan tari telanjang di Metzo Executive Club & Karaoke Lombok yang dibongkar pihak kepolisian terus bergulir. Setelah lama diam, kemarin, Owner Metzo Ni Ketut Wolini akhirnya bersuara.

“Saya atas nama Owner, mengaku tidak tahu menahu tentang kejadian itu (tarian striptis),” kata Wolini.

Ia mengaku, Metzo Executive Club & Karaoke Lombok tidak pernah menawarkan paket-paket khusus. Seperti tarian striptis atau layanan plus-plus lainnya.

“Di perusahaan kami, sudah ada rambu-rambu. Bahwa seluruh karyawan tidak boleh melanggar hukum, seperti mempekerjakan anak di bawah umur, atau tindakan lainnya (termasuk striptis),” tuturnya.

Terkait temuan dua penari striptis yang akhirnya digelandang ke pihak berwajib. Wolini memastikan akan mengikuti seluruh prosedur, jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Ia mengaku siap diperiksa polisi.

“Kalau dipanggil, kami siap. Intinya, kami tidak memperbolehkan aktivitas itu di Metzo Executive Club & Karaoke Lombok,” ujarnya.

Jika ditemukan ada karyawan yang melanggar. Baik itu aturan perusahaan ataupun hukum, pihaknya memastikan karyawan tersebut akan mendapat sanksi tegas.

“Seandainya ada karyawan yang melanggar, mereka akan kami sanksi berupa pemecatan,” jawabnya.

Ia mengaku, kali ini pihaknya kecolongan. Mengingat, semua aktivitas karyawan berada di bawah monitor manajer.

“Intinya, kami tidak pernah menyiapkan fasilitas itu (tarian striptis). Jika nanti terbukti, siapa dan mengapa, kami akan lakukan pemecatan kepada karyawan yang bersangkutan,” tutupnya.

Hingga kini, aktivitas di Metzo Executive Club & Karaoke Lombok masih beroperasi secara normal.

 

Pemerintah Diminta Tegas

Sebelumnya, Ketua DPRD NTB Hj Isvie Rupaeda menyesalkan kejadian memalukan di salah satu klab malam di Senggigi. Dimana, ditemukan tontonan tarian striptis. “Ini daerah wisata halal, untuk apa perda itu, kalau tidak bisa diterapkan,” katanya.

Aksi tarian striptis itu dinilai Isvie memalukan. Apalagi, NTB baru saja recovery pascagempa. Yang membuat tingkat kunjungan wisatawan sepi.

Disinggung mengenai pemilik klab malam itu adalah orang penting di organisasi pariwisata. Yakni, Persatuan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI), Isvie memilih tidak berkomentar. “Saya no comment soal itu,” katanya.

Sekertaris DPD I Partai Golkar NTB itu hanya meminta pemerintah tegas. “Kami minta tindak tegas saja, kalau bisa yang paling tegas,” cetusnya.

Ia mengaku mendukung adanya langkah penertiban dan penerapan sanksi ketat dari pemerintah. “Harus ditertibkan dan segera diberi sanksi,” tutupnya.

Sementara Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB Profesor H Saiful Muslim mendukung pemerintah dan aparat untuk melakukan penertiban. Terutama, pada kafe dan klab malam yang menyediakan aktivitas tidak senonoh. “Perlu itu, harus ada pengawasan yang ketat,” katanya pada Lombok Post, kemarin.

“Kejadian ini bisa menjadi pintu masuk bagi pemetintah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat kedepannya,” tandas Saiful.

 

Tinjau Ulang Izin Operasi

Terpisah, Kepala Desa Batulayar HM Taufik juga ikut berkomentar. “Terus terang kami sangat menyayangkan kejadian ini terjadi di desa kami. Kami menyesalkan itu,” ungkapnya kepada Lombok Post, kemarin (13/2).

Ia mengatakan, selama ini memang komunikasi dengan pihak manajemen Metzo sangat tertutup. Sehingga pihak desa mengaku kesulitan mengontrol aktivitas mereka. Misalnya saja mengenai jumlah pegawai partner song, dari mana asalnya, dan berapa lama mereka akan tinggal di Batulayar.

Seharusnya itu diketahui oleh pemerintah desa. Karena ini penting untuk pengawasan dari pemerintah desa terkait aktivitas siapapun yang ada di sana. “Harusnya ada surat keterangan tinggal. Tapi mereka tidak pernah mengurusnya,” sesalnya.

Padahal, ketika terjadi persoalan seperti tarian striptis ini, justru nama baik Desa Batulayar yang menurutnya akan terdampak.“Makanya kami minta, izin operasi Metzo itu ditinjau ulang. Kami sejak awal memang tidak pernah setuju ada hiburan malam dibangun di Desa Batulayar,” pinta Taufik.

Ia lebih setuju keberadaan pusat hiburan malam difokuskan di Senggigi. Dengan lokasi Metzo nantinya dijadikan pusat kuliner, cendera mata, atau hotel untuk mendukung pariwisata.

Sementara, Pemerintah Desa Senggigi melalui Sekdes Safii juga menyayangkan banyak pemberitaan yang menyebut lokasi tarian telanjang ada di Senggigi. Padahal kejadian tersebut berlangsung di Desa Batulayar.

“Jadi kami mohon lebih bijak memberitakan. Sesuaikan dengan lokasi kejadian. Itu bukan di Senggigi tetapi di Desa Batulayar,” pintanya.

Pihaknya selama ini sudah berupaya mengantisipasi terjadinya persoalan seperti ini di Senggigi. Pemerintah Desa Senggigi selalu berkoordinasi dengan warga untuk melaporkan kejadian yang melanggar aturan.

Baik yang ada di kafe maupun di hotel. Agara pemerintah desa bisa mengambil langkah cepat mennagntisipasi kejadian seperti ini. “Banyak warga kami yang kerja di kafe dan hotel di Senggigi ini. Kalau ada informasi yang seperti ini, pasti akan disampaikan ke kami. Jadi kami bisa mencegahnya,” jelasnya. (tea/ton/r3)

Berita Lainnya

Batas Waktu Rehab Rekon Tinggal Sebulan, 23.217 Rumah Masih Belum Tertangani

Redaksi Lombok Post

Kasus Mr Lee, Pengacara : Harusnya Perdata Dipaksakan Pidana

Redaksi Lombok Post

Catat, Kades Korupsi, Penyaluran Dana Desa Bakal Dihentikan

Redaksi Lombok Post

Demi Anak, Yuli Ingin Bebas dari Candu Narkoba

Redaksi Lombok Post

Istri “Setia”, Bantu Suami Bisnis Narkoba dari Lapas Mataram

Redaksi Lombok Post

Banjir Bandang Terjang Sambelia, Ratusan Warga Mengungsi

Redaksi Lombok Post

Sebelum Terlambat, Yuk, Dampingi Anak Saat Menonton Youtube!

Redaksi Lombok Post

Ahyar Minta Tender Proyek Pemkot Mataram Dipercepat

Redaksi Lombok Post

Catat Nih, Pesan Chef William Wongso untuk Pengusaha Kuliner Lombok!

Redaksi Lombok Post