Lombok Post
Metropolis

Warga Gili Trawangan Belum Diajak Bicara Terkait Penyelesaian Lahan GTI

GILI TRAWANGAN: Beberapa orang wisatawan mancanegara berjalan di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara, beberapa waktu lalu.

MATARAM-Warga Gili Trawangan belum diajak bicara terkait penyelesaian kasus aset pemprov. ”Sejauh ini belum dapat informasi, kami belum ditemui,” kata Raisman Purnawadi, juru bicara masyarakat Gili Trawangan, pada Lombok Post, kemarin (14/2).

                Sebelumnya, Kepala Bakesbangpoldagri NTB H Muhammad Rum mengaku akan bertemu dengan tokoh masyarakat Trawangan. Setelah itu, baru mereka akan memberikan rekomendasi kepada gubernur.

Hingga kemarin, warga masih menunggu pemerintah. Mereka menyerahkan nasibnya kepada keputusan pemprov. ”Apa yang bisa kita lakukan selain menunggu,”  kata pemilik Good Heart Resort di Gili Trawangan itu.

Dia dan warga Gili Trawangan yang menempati lahan pemprov berharap ada keputusan terbaik. ”Keputusan yang berpihak kepada masyarakat tentunya,” ujar Rais.

Warga dan pengusaha lokal di lahan itu siap bekerja sama dengan pemprov. Bahkan mereka sanggup membayar royalti lebih besar dari yang disetor PT Gili Trawangan Indah (GTI) saat ini hanya Rp 22,5 juta.

Bila warga dan pengusaha lokal diberi kesempatan mengelola secara resmi, warga sanggup menyetor hingga Rp 4 miliar setahun. Tapi harapan itu tersandera, sebab Hak Guna Bangunan (HGB) atas 65 hektare itu dipegang PT GTI. ”Kami maunya kerja sama langsung dengan pemerintah,” katanya.

Sejak 1995, pemprov memberikan sertifikat pengelolaan lahan kepada pihak ketiga. Data yang diperolah Lombok Post, dahulu, pemprov memberikan berupa hak guna usaha (HGU) kepada Sudarli BA, Kundang Kusworo, Asep Kusuma, dan Kusuma Chandar. Masing-masing menadapatkan HGU 25 ha. Mereka disebut-sebut masih keluarga H Warsito, gubernur NTB kala itu.

Dalam perjalananya, 12 April 1995, Gubernur H Warsito dan pemilik PT GTI Ec Winoto meneken kerja sama untuk mengelola lahan itu. Rencananya, dia akan membangun 150 cottage dan fasilitas penunjang pariwisata. Tapi sampai sekarang belum pernah dilakukan pembangunan.

Karena ditelantarkan, warga dan pengusaha lokal berinisiatif memanfaatkan lahan itu. Selain bercocok tanam, seiring banyaknya turis berkunjung, mereka mengelolanya sebagai tempat usaha.

Di lahan itu, kini berdiri Masjid Agung Baiturrahman dan SDN 2 Gili Indah. Di lahan itu juga ada pemakaman warga.

Pantauan Lombok Post, hampir semua aset itu terbangun menjadi permukiman, hotel, villa, bar dan restoran. Hanya lapangan terbuka dan sebagian kecil perkebunan dekat bukit yang tersisa.

Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB menunjukkan, hampir semua lahan sudah dikuasai warga. ”Lahan kosong hanya tersisa dua hektare,” ungkap Plt. Kepala BPKAD NTB H Zianul Islam.

BPKAD masuk dalam tim yang dipimpin sekda, namun mereka juga menunggu proses penyelesaian yang sedang berlangsung. Sebagai pengelola aset daerah, mereka telah menjalankan tugas sesuai kewenangan. ”Teguran ke PT GTI sudah kami layangkan,” katanya. (ili/r5)

Berita Lainnya

Ayo Lestarikan Budaya Bangsa!

Redaksi Lombok Post

Gubernur Zul : Kades Jangan Memperkaya Diri dengan Dana Desa!

Redaksi Lombok Post

Batas Waktu Rehab Rekon Tinggal Sebulan, 23.217 Rumah Masih Belum Tertangani

Redaksi Lombok Post

Sekda NTB Sambut Baik Investor Rinjani

Redaksi Lombok Post

Catat, Kades Korupsi, Penyaluran Dana Desa Bakal Dihentikan

Redaksi Lombok Post

Gubernur: Investasi di Rinjani Tidak Langsung Diterima

Redaksi Lombok Post

MotoGP Mandalika Sebentar Lagi, Ketersediaan Kamar Hotel Masih Minim

Redaksi Lombok Post

Berebut Investasi di Gunung Rinjani

Redaksi Lombok Post

Golden Palace Hotel Ajak Masyarakat Peduli Kebersihan

Redaksi Lombok Post